Blog Stats

  • 18,073 hits

TWITTER

NATIONAL ECONOMIC TALKSHOW 2014

PRESENTED BY UNIT KAJIAN DAN PENELITIAN HMI KOMISARIAT FAKULTAS EKONOMI UII

Grand Themes : “Menetukan Arah Kebijakan Perekonomian Menuju Babak Baru”

Sabtu, 15 Maret 2014

Gedung kuliah Umum Sardjito UII

Keynote Speaker : 

Image

Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
(Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2009-2014)

Speakers :

Image

Faisal Basri,SE.,MA (pengamat Ekonomi-Politik)

Image

Prof. Dr. Sri Adiningsih.,MSc (Pengamat Ekonomi dan Guru Besar Ekonomi FEB UGM)

Image

Kusfiardi SE. (Mantan Koordinator Koalisi Anti Utang dan Pengamat Ekonomi)

Image

*Ahmad Erani Yustika, M.Sc. PhD., Direktur Eksekutif INDEF (Institute for Development of Economics and Finance

Image

*Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum (Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2009-2014 )

LET’S JOIN WITH US

FREE ENTERY AND  LIMITED QUOTA

FOLLOW TWITTER : https://twitter.com/NETs_2014

CP : Egy Prasetyo (0853 7479 8247)

UKP SHARE PROJECT

UKP SHARE PROJECT

Mengapa HMI?

Mengapa HMI?

Posisi Integrasi Ekonomi Indonesia terhadap ASEAN Community 2015

Asia Tenggara merupakan kumpulan negara semenanjung malaya yang sering didatangi oleh pihak-pihak eropa untuk berdagang atau membeli kebutuhan-kebutuhan yang tidak ada di negara mereka; yang hanya saja berubah haluan menjadi menjajah negara-negara Asia Tenggara. Banyak kisah-kisah heroik yang muncul sepanjang sejarah kemerdekaan negara dalam melawan penjajahan. Dengan banyaknya kesamaan sejarah, struktur geografi wilayah, budaya yang melekat membuat negara-negara asia ini, berkumpul untuk membentuk integritas regional wilayah mereka agar menjadi jauh lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya.

           Asia Tenggara merupakan kumpulan negara semenanjung malaya yang sering didatangi oleh pihak-pihak eropa untuk berdagang atau membeli kebutuhan-kebutuhan yang tidak ada di negara mereka; yang hanya saja berubah haluan menjadi menjajah negara-negara Asia Tenggara. Banyak kisah-kisah heroik yang muncul sepanjang sejarah kemerdekaan negara dalam melawan penjajahan. Dengan banyaknya kesamaan sejarah, struktur geografi wilayah, budaya yang melekat membuat negara-negara asia ini, berkumpul untuk membentuk integritas regional wilayah mereka agar menjadi jauh lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya.

            Kemudian, pada akhirnya pada tahun 1992 perwakilan dari Indonesia (Adam Malik), Malaysia (Tun Abdul Razak), Thailand (Thanat Khoman), Filiphina (Narcisco Ramos), Singapura (S.Rajaratnam) bersepakat untuk membentuk Asosiation Of South East Asia (ASEAN).

            Dalam perjanjian yang dibangun ini, disepakati membentuknya kerjasama dibidang ekonomi, pariwisata, olahraga, kebudayaan, dan perdagangan ekstradisi. Disetiap bidang kerjasama, terbentuklah tim-tim khusus yang menangani dibidangnya masing-masing seperti tim khusus yang menangani olahraga dengan bentuk perayaan sea games selama dua tahun sekali dengan tuan rumah diadakan secara bergantian.

            Sepanjang perjalanan kesepakatan dalam membangun integritas regional masing-masing negara, sering kali ditemukan munculnya permasalahan-permasalahan yang melanggar deklarasi kedaulatan antar negara sehingga memunculkan pertikaian antar bangsa terutama dalam sektor wilayah perbatasan yang kemudian menyebar ke permasalahan lainnya.

            Dengan banyaknya masalah-masalah yang muncul ini, akhirnya pihak dari masing-masing negara bersepakat untuk membenahi sistem keamanan, perdamaian, dan masyarakat yang kemudian dibentuklah ASEAN Community yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan dipercepat menjadi tahun 2015.

            Didalam sistem perdagangan yang sah dan baik ialah adanya sinegritas pemilik usaha dan pemodal. Adanya sinegritas antara pebisnis lama dan pebisnis baru. Tujuannya sama, yakni untuk mencapai kesuskesan secara bersama-sama. Perdagangan menjadi sebuah hal yang tidak valid ketika ada pihak yang dimanfaatkan secara tidak adil sehingga membuat perdagangan tidak lagi berada pada jalur yang benar.

Faktanya, hal ini lah yang dialami oleh Indonesia dalam berhubungan ekonomi dan perdagangan bersama ASEAN. Indonesia dengan segala potensi dan sumber daya yang dimilikinya, dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN untuk menghadapi persaingan global, sementara kita sendiri tidak mampu memanfaatkan ASEAN untuk kepentingan ekonomi nasional.

Kelas menengah Indonesia tumbuh dari 38% dari total populasi di tahun 2003, menjadi 57% di tahun 2010, atau sekitar 100 juta orang, dengan pertambahan hingga 7 juta kelas menengah tiap tahunnya. Keunggulan sumber daya alam Indonesia terbukti dari besarnya ekspor bahan mentah (minyak bumi, gas alam, batu bara, kelapa sawit) ke China, India, Eropa, Amerika Serikat, dan mitra dagang lainnya.

Sayangnya, dengan kekuatan seperti ini, Indonesia masih gagal berperan dalam negosiasi ekonomi di kancah ASEAN. ASEAN sangat agresif untuk membuka diri melalui berbagai perjanjian ekonomi internasional, karena mereka hendak “menjual” sumber daya dan kekuatan pasar Indonesia sebagai modal mereka bersaing dengan pelaku pasar internasional. Indonesia di sisi lain, termakan oleh argumen klasik liberalisasi ekonomi, tanpa adanya langkah konkret untuk menyiapkan industri domestik dan mengembangkan kapasitas ekonomi nasional.

Faktanya, tanpa disadari, ASEAN saat ini sudah menjadi pusat ekonomi dunia, seiring dengan melemahnya ekonomi Eropa dan mulai melambatnya ekonomi China. Integrasi ekonomi ASEAN sudah jauh berkembang semenjak ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) ditandatangani di tahun 1992.

Pada tahun 2015, akan disepakati dibentuknya kawasan ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, dimana aliran barang, jasa, dan investasi akan bergerak bebas tanpa adanya pembatasan (borderless) – diluar dari tiga hal yang disebutkan sebelumnya. Perlu dipahami, bahwa MEA berbeda dengan perjanjian perdagangan sebelumnya yang juga kontroversial, yaitu Perjanjian Perdagangan Bebas antara ASEAN dan China (A-CFTA). Dalam A-CFTA, yang difokuskan adalah pengurangan hambatan tarif dan non-tarif di bidang perdagangan barang (trade in goods).

Dalam MEA, tujuan yang hendak dicapai adalah penciptaan suatu pasar tunggal, yang mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa (trade in services) termasuk tenaga kerja, maupun investasi. Apabila dalam perdagangan barang saja Indonesia sudah sulit bersaing, apalagi dalam perdagangan jasa dimana kualitas tenaga kerja kita masih di bawah negara-negara utama ASEAN. Dalam sektor jasa andalan seperti transportasi, pariwisata, keuangan, dan telekomunikasi pun, Indonesia masih mengandalkan penyediaan basis konsumen, namun masih kalah bersaing dalam hal produksi jasanya. Singkat kata, MEA justru jauh lebih berbahaya karena lingkupnya yang sangat komprehensif.

Dengan perkembangan ini, wajar apabila dikatakan bahwa tongkat kepemimpinan pasar bebas dan kapitalisme sudah beralih dari AS dan Eropa ke ASEAN. Pertanyaannya kemudian, dimanakah peran Indonesia? Dimanakah peran negara yang kabarnya kekuatan ekonomi terbesar ASEAN, dengan penduduk terbanyak, pasar terkuat, dan sumber daya alam terbesar? Padahal, produk domestik bruto Indonesia mencapai 846 Miliar USD (40.3% dari seluruh PDB di ASEAN). Jumlah penduduk sebanyak 231,3 juta jiwa (39% dari seluruh pendudukdi ASEAN). Sementara sangat sedikit pengaruh kita dalam diplomasi perdagangan ASEAN.

Melalui analisis data dan statistik, para teknokrat ekonomi Indonesia berpandangan bahwa Indonesia banyak mengambil manfaat dari integrasi ekonomi ASEAN. Umumnya, mereka berpendapat perdagangan intra-ASEAN 2000-2008 tumbuh lebih kuat dari perdagangan ekstra-ASEAN sebelum tumbuh negatif 17,90% pada tahun 2009 karena krisis keuangan global. Perdagangan Indonesia ke ASEAN+6 mencapai 66 % dari total ekspor, sehingga perdagangan Indonesia tidak begitu terpengaruh dengan krisis yang terjadi di Eropa maupun AS.

Faktanya, dalam menghadapi MEA 2015, belum banyak persiapan berarti dari Indonesia. Berdasarkan laporan dari Kementerian Koordinator Perekonomian, terungkap berbagai fakta. Neraca Perdagangan Indonesia terhadap Negara-negara ASEAN sejak tahun 2005 selalu mengalami defisit yang meningkat setiap tahunnya Ekspor Indonesia selama ini didominasi oleh barang-barang yang berupa bahan baku alam (raw material) seperti batubara, minyak nabati, gas, dan minyak bumi (40% dari seluruh ekspor Indonesia). Daya saing produk Indonesia secara umum relatif lebih lemah dibandingkan dengan negara-negara industri utama ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Di bidang jasa, tingkat kunjungan turis ke Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya meskipun Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar baik berupa kekayaan alam, budaya maupun peninggakan sejarah. Dari segi investasi, aliran penanaman modal asing (Foreign Direct Investment) (FDI) ke Indonesia dibanding dengan total FDI ke ASEAN relatif rendah dibandingkan dengan yang mengalir ke Singapura, Thailand dan bahkan Vietnam. Begitu pula terhadap sektor pendukung, anggaran untuk belanja infrastruktur Indonesia paling rendah, hanya 2% dari GDP (dengan tingkat ideal belanja infrastruktur 5%). Sebagai perbandingan, Vietnam memiliki dana belanja infrastruktur hingga 8%, dan Cina mencapai 10%. Begitu pula kondisi infrastruktur jalan di Indonesia merupakan yang terburuk di ASEAN. Selain itu, panjang jalan di Indonesia juga merupakan yang terpendek di ASEAN. Sekitar 36% dari jaringan jalan dilaporkan rusak atau mengalami kerusakan berat, tidak memadai dan berkualitas rendah.

Dengan kondisi seperti ini, jelas daya saing industri dan ekonomi Indonesia masih di bawah negara-negara besar ASEAN lain. “Keunggulan” semu berupa jumlah penduduk, lokasi strategis, dan sumber daya alam yang melimpah hanyalah “pemanis” untuk menjual Indonesia ke pasar dan pemodal internasional, terutama oleh negara ASEAN yang tidak memiliki  penduduk, pasar, dan sumber daya alam.

Apalagi, kelemahan Indonesia di sektor jasa dan tenaga kerja dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh negara-negara ASEAN lain. Melalui ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), sudah dibuka liberalisasi untuk profesi akuntan, dokter, dokter gigi, insinyur, perawat, dan arsitek. Bahkan dalam penyusunan paket komitmen ke-8 AFAS tahun tahun 2010, dinyatakan secara tegas bahwa dalam praktek Indonesia sudah membuka pasar tenaga kerja kelas bawah (low level) bagi negara antara lain Malaysia, Singapura, dan Brunei.

oleh : Mujahid Mustafa (Kader HMI MPO FE UII)

Pro Kontra Hadirnya LCGC (Low Cost Green Car)

Di kawasan perkotaan menjadi sebuah pemandangan yang indah ketika kesibukan kota mampu diseimbangi oleh lingkungan yang humanis, namun kenyataan yang terjadi terkadang harus berbanding terbalik dimana semakin sulit ditemukan tempat yang layak diperkotaan yang memang mampu menunjang keadaan tersebut. Para pemikir besar seperti Aristoteles, Rosseau, atau Max Webber dulu menggambarkan kota sebagai tempat yang kaya keragaman dan relasi interpersonal, tempat dimana masyarakat merasa terlindungi, terfasilitasi. Namun, paradoks kini kian mencuat di perkotaan. Seiring melonjaknya jumlah warga di kota, ternyata dibarengi dengan peningkatan “keruwetan” sistem pelayanan publik yang dibangun pemerintah.

Kontroversi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  mengenai LCGC yang tertuang dalam Peraturan

Mentri Perindustrian (Permenperin) Nomor 33/M-IND/PER/7/2013 baru-baru ini banyak menuai pro-kontra. Permenperin  tersebut merupakan turunan dari program mobil emisi karbon rendah atau low emission carbon  yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang kendaraan yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Peraturan itu menyebutkan salah satunya adalah penghapusan pajak bagi penjualan mobil hemat energy dengan kapasitas mesin di baah 1200cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit di baah 20 km per liter. 

Jika kita lihat,  di satu sisi hadirnya LCGC atau yang lebih dikenal dengan “mobil murah” dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia namun di sisi lain akan banyak menimbulkan kontra  terkait

kesiapan sarana prasarana kesediaan jalan kita dalam menampung sejumlah kehadiran mobil murah yang ada di jalanan. Dalam hal ini jalan yang kita punya  sudah penuh dan sesak di kota – kota besar di negeri ini, terutama di kota Jakarta yang memang sampai saat ini masih menjadi jantung urat nadi pemerintahan dan perputaran ekonomi di Indonesia. Data yang dapat kami temukan ternyata pertumbuhan kendaraan di Jabodetabek tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan, dimana pertumbuhan kendaraan disana mencapai 8%/tahun sedangkan pertumbuhan jalan hanya 0,01%/tahun dengan komposisi 1,2%nya atau 87.600nya adalah kendaraan umum sudah termasuk KRL sedangkan kendaraan pribadi sebesar 7,25 juta/98,8% nya. Dan yang menjadikan lebih miris ialah perharinya kendaraan pribadi dengan sejumlah itu hanya mengangkut 44% atau 6,73 juta jiwa selama perjalanan sedangkan angkutan umum dengan jumlahnya yang hanya sebesar itu harus menanggung beban ngkut 56% atau 8,6 juta jiwa. Ini menjadi sebuah fakta yang tidak sebanding dengan apa yang dijanjikan pemerintah kepada masyarakat terkait kebijakan transportasi kita, bahkan di Jakarta sendiri ketika dihitung perharinya rata-rata terdaftar 1.284 kendaraan baru masuk.

Low Cost Green Car (LCGC) sebagai suatu kebijakan baru, sepintas regulasi ini bagus dalam konteks pertumbuhan ekonomi, transportasi, dan energi. Namun  secara Paradigmatis per

aturan Pemerintah ini akan cacat, karena seharusnya yang diberikan insentif adalah pengelola angkutan umum, bukan sebaliknya justru dalam hal ini  industri otomotif yang membuat masyarakat justru nantinya dapat bertanya-tanya ada apa dengan pemerintah kenapa begitu mudahnya menggolkan peraturan yang mendukung industri-industri besar penghasil barang jasa non layanan publik, namun begitu susah mendukung industri yang menunjang pelayanan publik. Dari sisi timing, regulasi ini juga meninggalkan catatan karena dalam timing yang dirasa belum tepat yaitu masih buruknya sarana dan prasarana transpoprtasi umum di Indonesia, sebaliknya regulasi ini bisa diterima jika sistem transportasi di kota-kota besar di Indonesia sudah memadai dan terintegrasi. Regulasi ini terlalu menguntungkan dan memanjakan industri otomotif.

Sehingga Produk massal mobil LCGC tersebut pada akhirnya akan membuat macet kota-kota besar di Indonesia, belum lagi nantinya efek terhadap jebolnya APBN karena subsidi BBM akan kian melambung. Ini dapat dilihat dari Data BPS bahwa Defisit Neraca Perdagangan hingga Juli 2013 mencapai 5,65 miliar dollar  AS, dengan rincian sumbangsih Defisit Neraca Perdagangan Migas mencapai

7,6 miliar dollar AS dan Neraca Perdagangan Nonmigas surplus hanya 1,95 miliar dollar AS sehingga defisit tidak dapat tertutupi.

           Pemerintah sepantasnya sebagai pengendali utama dari sistem transportasi tidak bisa diam melihat hal ini, LCGC mau tidak mau akan terus berjalan dan tidak selamanya LGCG juga merupakan kebijakan yang buruk ketika memang konsep transportasi mampu dipikirkan baik-baik. Nantinya mungkin aparatur pemerintah daerah yang harus bekerja keras berkejaran dengan masuknya mobil-mobil murah ke daerah mereka karena memang ini sudah menjadi keputusan di tingkat pusat namun bukan tidak mungkin mereka bisa mengendalikannya bahkan benar-benar membuktikan bahwa kebijakan ini memang bermanfaat dari banyak sisi tidak hanya ekonomi saja.

Pro kontra terkait kehadiran kebijakan mobil ini memang tidak dapat dihindari terkait dengan banyaknya faktor-faktor yang sudah dihadirkan diatas, apalagi ternyata juga muncul keluhan terutama dari produsen mobil nasional yang mengatakan bahwa seakan – akan kebijakan ini telah menipu apa yang telah dijanjikan pemerintah bahwa mobil dengan kapasitas mesin 1000

cc kebawahlah yang nantinya akan mendapat insentif 0% pajak pembelian namun ternyata mereka khususnya pelaku usaha mobil nasional harus bertarung dengan produsen mobil dari luar negeri bermesin 1200 cc seperti terangkum dalam PP Nomor 41 Tahun 2013 pasal 3 ayat 1c. Pemerintah sudah menggiring kita kepada budaya konsumerisme dan golongan ekonomi menengah sudah tidak dapat dibendung lagi untuk tidak membeli mobil karena secara pendapatan dimungkinkan untuk membeli  kendaraan bermotor dengan UMR yang terus meningkat dan ketika dihadapkan pada pilihan mobil atau motor ada kemungkinan besar ketika kondisi keuangan mencukupi mereka akan lebih memilih mobil. Bahkan berdasarkan survei komuter Japanese Technical Cooperation for Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration, pada tahun 2002 persentase pengguna sepeda motor sebesar 27,8 persen, pengguna mobil 15,2 persen, pengguna bus atau angkutan umum 50,1 persen dan selebihnya 6,9 persen adalah moda lainnya seperti becak,ojek dan jalan kaki. Sementara itu pada tahun 2010 pengguna sepeda motor sudah meningkat tiga kali lipat menjadi 62,9 persen , mobil 17,4 persen, pengguna bus menurun tiga kali lipat menjadi 16,71 persen dan moda lainnya 3 persen.

Mungkin ada beberapa tawaran solusi yang dapat kita bersama tawarkan dalam hal ini seperti contohnya pemaksimalan moda transportasi angkutan massal, baik itu bus, KRL ataupun sejenisnya. Kemudian pembuatan kawasan terpadu yang terintegrasi dengan titik – titik transit transportasi harus sudah dipikirkan dalmungkin kita bisa mulai memakai konsep Park A Ride yaitu dimana disediakan kawasan parkir yang terintegrasi langsung dengan moda transportasi baik itu Kereta Api ataupun Bus kota. Industri Otomotif bukan tidak mungkin benar-benar berperan besar terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional,  bahkan dalam paparan Direktur Jenderal Industri UnggulanBerbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budhi Dharmadi bahwa sektor otomotif menyumbang pemasukan pajak Rp 75 Triliun bahkan ekspor mobil Indonesia sudah merambah ke 80 negara di belahan Asia, Afrika, bahkan sampai ke Amerika Selatan. Bukan sebuah kejutan kalau mobil Avanza yang akan mengantar wisatawan ketika berada di Afrika Selatan, jadi ada potensi besar sebenarnya dari sektor ini. Hanya memang persoalan yang terjadi tetaplah memerlukan keseriusan dari pemerintah untuk menanganinya. Jika kita peduli,bukan tidak mungkin tata kelola transportasi kita mampu lebih baik dan berperan besar bagi ketahanan ekonomi kita.

Ervin Sapto Nugroho & Suryo Hilal

 

 

Mengenal Lebih Dekat Sosok Prof. Dr. H. Ace Partadiredja

Prof. Dr. H Ace Partadireja,  sebuah  nama yang kini melekat pada Fakultas Ekonomi UII. Namun muncul pertanyaan di benak sebagian besar mahasiswa Fakultas Ekonomi UII , “ Siapakah sosok dari Prof. Dr. H. Ace Partadireja?”.Hal itulah yang membuat kami antusias untuk sedikit mengulas mengenai Prof. Dr. H Ace Partadireja.

Beliau yang dilahirkan di kota Garrut, Provinsi Jawa Barat pada tahun 1935 merupakan rektor Universitas Islam Indonesia untuk masa bakti 1983-1989. Ia telah menamatkan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1960. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Amerika yang berlangsung selama enam tahun. Sehingga Ia mendapatkan gelar Ph.D dari   Agricultural Economics University of Wisconsin Madison, Wiconsin USA..

Sebelum beliau ambil peran dalam jabatan rektor pada tahun 1983, Prof. Dr. H Ace Partadireja merupakan tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi UII. Sebab itulah mengapa kini nama Prof. Dr. H Ace Partadireja diabadikan sebagai nama gedung Fakultas Ekonomi yang terletak di daerah Condong  Catur, Sleman, Yogyakarta. Bahkan beliau pada saat itu telah diamanahi untuk ikut menjadi anggota Pleno Wakaf UII, yang seterusnya beliau diangkat menjadi Bendahara Yayasan Badan Wakaf UII. Kemudian pada Sidang Senat Universitas tanggal 14 November 1981 pak Ace Partadiredja dipercayai untuk menjabat sebagai Pembantu Rektor I ( Bidang Akademik).

Pengangkatan beliau sebagai Pejabat Rektor dikarenakan wafatnya HGPBH Prabudiningrat yang masih dalam masa jabatan . Maka dengan melihat Statua UII pasal 8 yang dapat menjadi Pejabat Rektor ialah Pembantu Rektor I yang pada saat itu dijabat oleh Prof. Dr. H. Ace Partadireja.  sebagai Pembantu Rektor I paling lama 6 bulan lamanya. Namun Senat Universitas memberi usulan kepada Pengurus Harian Badan Wakaf untuk mengangkat Prof. Dr. H Ace Partadireja sebagai Rektor dengaan masa bakti 1981-1985. Maka Pengurus Harian Badan Wakaf mengeluarkan SK No. 48/A.I/1987 tanggal 21 April 1983 yang berisikan tentang pengangatan Prof. Dr. H Ace Partadireja sebagai Rektor UII yang definitif dengan masa bakti 1981-1985.

Pengangkatan ini sesuai dengan persetujuan dari Rektor UGM dan Mentri P&K . Dalam masa jabatan ini beliau dibantu oleh Pembantu Rektor I Drs. H. Soeryono, MA yang menangani bidang akademik, Pembantu Rektor II Drs. H. Asy’ari Anwar yang menangani bidang keuangan, Pembantu Rektor III Dahlan Thalib, SH yang membawahi bidang kemahasiswaan dan alumni, serta Pembantu Rektor IV Ir. RHA. Sahirul Alim, M.Sc yang menangani bidang keagamaan.

Banyak hal yang dilakukan beliau selama menjabat sebagai Rektor.  Pembuatan kampus terpadu pun tak lepas dari jasa beliau. Pada masa itu beliaulah yang menjadi ketua pelaksana sehingga terpilihnya lahan yang belokasi di desa Bonjotan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman sebagai tempat didirikannya kampus terpadu yang pembiayaannya melalui dalam UII sendiri dan luar UII berupa permintaan bantuan kepada badan sosial, lembaga pendidikan dan perseorangan.

Image

sumber gambar : google

Dalam hal akademik sendiri pun mendapat perhatian beliau, hal tersebut terlihat dari pendelegasiasan pada bulan Mei 1982 ke beberapa  lembaga pendidikan, keagamaan, dan social yang ada di Saudi Arabia dan Malaysia. Juga perolehan status jurusan Akutansi yang berdiri tahun 1980 dan  pada tahun 1983 ststusnya menjadi “ terdaftar “. Dalam hal akademik juga uii di dikung dengan program beasiswa bagi yang berprestasi atau yang kurang dalam hal ekonomi. Pada saat itu banyak lembaga lembaga yang mendukung dalam hal beasiswa baik dari internal uii sendiri  ataupun dari luar seeperti Bank Niaga, Dinas Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan masih banyak lagi.

Beberapa hal itulah yang membuat animo masyarakat meningkat. Perkembangan nya terlihat dalam data statistic kemahasiswaan uii bahwa dari tahun ke tahun uii semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat. Mendukung hal itu, Dinas P&K membari bantuan dalam hal akademik melalui pemberian bantuan dosen dosen negri yang diangkat menjadi dosen tetap uii, juga dalam bidang fisik atau peralatan serta perllengkapan juga mendapat bantuan guna menunjang jalan nya kegiatan perkuliahan pada saat itu.

Dengan menunjukan hasil serta kinerja yang baik selama masa bakti 1981-1985. Maka  Prof. Dr. H. Ace Partadireja dipercaya kembali sebagai Rektor masa bakti 1985-1989.  Namun di masa jabatannya yang kedua ini, terjadi perubahan pada struktur organisasi pada tingkat pimpinan. Terjadi perubahan, hanya Pembantu Rektor I II II saja, sedangkan pada Bidang Keagamaan di lingkkungan UII dilaksanakan oleh sebuah lembaga Badan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan Universitas Islam Indonesia ( BPPK – UII ). Pembantu Rektor I dijabbat oleh Ir. KRT. Wisnukoro Hanotoprojo, Pembantu Rektor II dijabat oleh Drs. Effendi Ari, dan Pembantu Rektor II dijabat oleh Dahlam Thalib, SH.

Di masa jabatan yang kedua ini, banyak terjadi pengembangan dalam bidang yang ada dari periode sebelumnya. Bidang akademik pada saat itu membuat kebijakan untuk memberi calon mahasiwa diberi kesempatan untuk mendaftar lebih dari datu fakultas yang ada di UII. Serta sistim sks dimantapkan dan KKn diwajibkan untuk Fakultas Syariah Tarbiah dan Teknik, namun bersifat tidak wajib bagi Fakultas Hukum dan Ekonomi. Jajaran pengajarpun mendapatkan perhatian melalui kerja sama keluar negeri dan program short course.   Dalam bidang keagamaan berbagai kegiatan keagamaan  dilakukan oleh BPPK. Kerjasama, kegiatan kemahasiawaan perpustakaan juga ditingkatkan guna peningkatan kualitas dan mutu.

Dalam perjalanan proyek pembuatan Kampus Terpadu UI memang banyak menimbulkan masalah. Akan tetapi perjalanan dalam proses pembuatan Kampus Terpadu UII tidak terhenti sampai di situ saja.  Sampai  kini pada akhirnya kita dapat melihat beberapa gedung– gedung megah yang ada pada Kampus Terpadu UII. Di akhir jabatan Prof. Dr. H. Ace Partadiredja beliau telah banyak menyumbangkan sumbangsih tenaga untuk memajukan UII. Pada tahun 1989 di akhir periode, beliau berhenti dan digantikan oleh Prof. h. Zaini Dahlan, Ma dikarenakan beliau menjabat sebagai salah satu professor di National Univerisity of Singapore. Demikianlah perjalanan Prof. Dr. H. Ace selama menjabat sebagai rector di UII.

Maftuhi Firdaus

Staff UKP

New Keynesian Economics = New Friedmanian Economics

Post Keynesian critique of mainstream macroeconomics

LARS P. SYLL

Fallacy 2

Urging or providing incentives for individuals to try to save more is said to stimulate investment and economic growth. This seems to derive from an assumption of an unchanged aggregate output so that what is not used for consumption will necessarily and automatically be devoted to capital formation.

Balancing-a-nominal-budget-will-solve-nothing,-and-attempting-to-achieve-such-a-spurious-balance-will-produce-much-mischief.Again, actually the exact reverse is true. In a money economy, for most individuals a decision to try to save more means a decision to spend less; less spending by a saver means less income and less saving for the vendors and producers, and aggregate saving is not increased, but diminished as vendors in turn reduce their purchases, national income is reduced and with it national saving. A given individual may indeed succeed in increasing his own saving, but only at the expense of reducing the income and saving of others by even more.

Where the saving consists of reduced…

View original post 929 more words

On useless macroeconomic theories

Why capitalism is awesome?

Mostly Economics

An interesting essay.

It mentions the benefits of capitalism centred around the innovation idea. Capitalism helps provide more incentives to innovate and quotes nice examples from Pizzas to Pork.

Each year the glossy business magazine FastCompany releases a list of what it considers to be the “World’s 50 Most Innovative Companies.” This list is populated much as you would expect. In 2012 the leader was Apple, followed by Facebook, Google, and Amazon.com. Spot a theme? In the top 10, there are only two companies that are not primarily digital companies. One, Life Technologies, works in genetic engineering. (The other — try not to laugh — is the Occupy Movement. FastCompany describes them as “Transparent. Tech savvy. Design savvy. Local and global. Nimble.”) Not only are most of them digital firms, but they’re all flashy and unique, and they’re almost all household names.

Everybody from Forbes to BusinessWeek hands out most innovative company awards. They’re all pretty similar…

View original post 69 more words